![]() |
PEMKAB bARTIM mengadakan rapat koordinasi terkait Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024 di Aula Rapat Bupati Bartim di Tamiang Layang, Jumat (20/9/2024). Ist |
Tamiang Layang, FH – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengadakan rapat koordinasi terkait Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024 pada Jumat (20/9/2024).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat
Bupati Barito Timur ini dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka secara resmi Pj Bupati
Barito Timur, Indra Gunawan.
Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur, Panahan Moetar, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), serta Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam arahannya, Pj. Bupati Indra Gunawan
menegaskan pentingnya pertemuan ini sebagai langkah strategis untuk mencegah
praktik korupsi di tingkat daerah. Ia mengingatkan bahwa program pemberantasan
korupsi terintegrasi dijalankan sesuai tugas dan kewenangan KPK yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
“Upaya pencegahan korupsi di daerah ini
bertujuan untuk mengidentifikasi area rawan korupsi, mendorong komitmen
pimpinan daerah, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk meminimalisir
risiko korupsi,” ujar Indra. Ia juga menekankan fokus pencegahan harus meliputi
perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik,
pengawasan, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi
pajak daerah.
Pj. Bupati juga menyoroti pentingnya
penggunaan katakataMonitoring Center for Prevention (MCP)katakata sebagai alat
pengawasan yang digunakan untuk memonitor implementasi program pencegahan
korupsi di daerah. Ia mengimbau seluruh Kepala OPD untuk memenuhi setiap indikator
yang ditetapkan MCP dan melaporkan progres secara tepat waktu.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Barito
Timur berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan KPK serta memastikan
program pencegahan korupsi di Barito Timur berjalan sesuai rencana, sehingga
transparansi dan akuntabilitas di setiap sektor pemerintahan dapat terwujud. (Vna)